Headlines News :

Entri Populer

Semarak Pendidikan Budaya Anti Maladministrasi dan Anti Korupsi Ombudsman RI Perwakilan Sultra.



Penyerahan Kaos Sahabat Ombudsman kepada SKPD Sulawesi Tenggara

Pendidikan Budaya Anti Maladministrasi dan Anti Korupsi (PBAMAK) Ombudsman Republik Indonesia  Perwakilan Sulawesi Tenggara (ORI Sultra) berlangsung meriah. Acara yang diadakan  di Taman Kantor Walikota Kendari, 27-28 November 2015 ini mendapatkan banyak antusiasme dari warga Kota Kendari.  Warga dari berbagai kalangan turut berpartisipasi mulai dari siswa taman kanak-kanak, siswa SMA, mahasiswa, dan masyarakat Kota Kendari. Turut hadir dalam acara PBAMAK, Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Ibu Alphonsa Animaharsi beserta rombongan Ombudsman Republik Indonesia, Kepala Perwakilan ORI Sultra, Bapak Aksah beserta jajaran ORI Sultra.

Pada hari pertama, rangkaian acara PBAMAK di mulai dengan perlombaan-perlombaan bertemakan anti maladministrasi dan anti korupsi. Perlombaan yang digelar diantaranya lomba mewarnai untuk murid taman kanak-kanak, lomba artikel ilmiah, lomba musikalisasi puisi dan lomba tari tradisional kreasi. Selain itu terdapat pula acara 1000 tanda tangan sebagai bentuk dukungan masyarakat Sulawesi Tenggara kepada ORI Sultra dalam memberantas maladministrasi dan korupsi.

Pada Puncak Acara PBAMAK, diadakan malam panggung seni budaya anti maladministrasi dan anti korupsi. Acara dihadiri oleh berbagai perwakilan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Kendari dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam acara ini diadakan penyerahan cinderamata dari ORI Sultra berupa Kaos bertuliskan sahabat Ombudsman. Hal ini sebagai bentuk dukungan dan komitmen dari SKPD Provinsi Sultra dan Kota Kendari sebagai “Sahabat Ombudsman” bersama ORI Sultra bersama-sama memberantas maladministrasi dan korupsi di jazirah Sulawesi Tenggara. Acara puncak turut dimeriahkan dengan penampilan band, drama teatrikal anti maladministrasi dan anti korupsi, stand up comedy, musikalisasi puisi, tarian tradisional kreasi dan pengumuman juara pada masing-masing kategori perlombaan.

Ditelantarkan, Istri La Ode Andi Pili Mengadu ke Ombudsman

Ilustrasi



KENDARI, BKK – Tidak pernah dipedulikan dan kerap mendapat perlakuan kasar dari La Ode Andi Pili, Wa Ode Fatma Farianti mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra).
Istri keempat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini mengaku, tidak mendapatkan jaminan hidup lagi dari sang suami sejak 2013. Padahal, kata dia, mereka memiliki anak semata wayang yang harus ditanggung.
“Saya ingin mencari keadilan,” katanya, saat ditemui di kantor Ombudsman pekan lalu.
Selain di Ombudsman, perempuan kelahiran 1987 ini sudah mengadu ke Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sultra. Sayangnya, aduannya itu tidak direspon bahkan terkesan “diputar-putar”.
“Sudah dua kali melapor, tapi diarahkan oleh BKD katanya ke pengadilan agama (PA) saja,” ujarnya.
Oleh Fatma, pernikahannya dengan La Ode Andi Pili berlangsung pada 2012. Kala itu, lanjut Fatma, dirinya masih honor di salah satu instansi yang kebetulan satu kantor dengan Andi Pili.
Di tempat inilah, awalnya Fatma menerima permintaan La Ode Andi Pili yang waktu itu mengaku duda, hendak memperistrinya. Namun, menurut Fatma, dirinya tidak sadar hingga bisa suka sama La Ode Andi Pili.
“Pada saat itu dia merokok dan coba tanya sama om saya kalau dia ingin cari perempuan. Kebetulan, di situ ada saya dengan beberapa perempuan lain. Pertama dia tanya saya, ada pacarmu sambil dia merokok. Saya bilang ko sudah tua,” urainya.
“Tidak lama lagi dia goyangkan keningnya. Mungkin itu orang ada “apa-apanya”. Dan pada saat itu dia langsung pilih saya. Tapi, om saya pada saat itu larang karena dia tahu kalau Andi Pili sering mainkan perempuan. Tapi, dia (Andi Pili) bilang, sekarang lagi mencari istri. Mau diapa sudah terjadi,” tambahnya.
Nasi sudah.jadi bubur, Fatma resmi menerima pinangan La Ode Andi Pili pada 2013 hingga dikaruniai putra yang sudah berumur 2,7 tahun.
Belakangan, ia tidak tahu kenapa La Ode Andi Pili berubah. Sejak 2013 Andi Pili sudah bersikap dingin dan menunjukkan sikap “alergi” kepada dirinya. Pernah, kenang Fatma, dirinya “dikenakan tangan” dan diusir dari rumah.
Bahkan, tambah dia, Andi Pilih sering mengirimkan pesan singkat melalu telepon selulernya bernada ancaman untuk menendang dirinya keluar dari rumah.
“Dia pernah bilang jijik sama saya. Dia juga sudah mengusir saya dari rumah,” ungkapnya denga nada sedih.
Kini, Fatma tengah memperjuangkan haknya sebagai istri. Bersama anak semata wayangnya, dia tinggal di rumah kontrakan dan hidup dari kiriman orangtua di kampung. Menyangkut tuntuannya, sudah disampaikan ke Andi Pili tapi tetap tidak direspon, bahkan melarang lagi pulang ke rumahnya di Jalan Laute, Mandonga.
“Saya hanya mau tuntut hak saya. Toh, saya memiliki surat nikah dan kartu keluarga dengan dia. Berarti sah sebagai istri meminta hak. Kalau tidak, dia ceraikan saya jangan dia gantung begini,” pintanya.

Sumber : Berita Kota Kendari 

Nur Sinapoy Lempar Masalah CPNS ke Sekda





KENDARI, BKK – Habis melempar batu, lalu sembunyi tangan. Itulah pepatah yang tepat disematkan kepada Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) Nur Sinapoy atas sikapnya terhadap penyelesaian kisruh calon pegawai negeri sipil (CPNS) Konkep tahun 2014.
Pada saat hearing dengar pendapat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Sinapoy berkelit kalau yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan kisruh CPNS Konkep adalah Sekretaris Kabupaten (Sekab) Cecep Trisnajayadi.
“Yang harus menjelaskan masalah ini sebenarnya adalah Sekda (Cecep Trisnajayadi). Tapi karena dia tidak datang, makanya saya yang jelaskan,” kata Nur Sinapoy dalam hearing, Senin (30/6).
Dalam struktur penyelenggara seleksi CPNS Konkep, Nur Sinapoy menjabat sebagai penanggung jawab. Sementara Sekab Cecep, bertugas sebagai ketua penyelenggara dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Konkep sebagai pelaksana.
Namun, tanggapan Bupati Konkep ini ditentang oleh Cecep. Dihubungi melalui telepon selulernya, Cecep mengaku, Nur Sinapoy merupakan tokoh yang paling bertanggung jawab dalam seleksi CPNS di Konkep. Pasalnya, kata Cecep, bupati merupakan pejabat pembina kepegawaian.
“Saya kaget kalau masalah ini dilemparkan kepada saya. Bupati yang harus bertanggung jawab,” tutur Cecep.
Masih kata Cecep, selama proses seleksi dirinya tidak pernah dilibatkan. Bahkan, aku dia, tidak pernah bertandatangan dalam hal pengumuman CPNS Konkep.
“Ini hanya untuk menjatuhkan saya. Kenapa harus dilemparkan kepada saya ini masalah. Coba kita pikir secara logika, saya tidak pernah dilibatkan tapi diminta menjelaskan. Bagaimana caranya seperti itu,” beber Cecep lewat telepon selulernya.
Ia juga mengaku heran dengan anggapan Bupati Konkep Nur Sinapoy yang ingin memasukkan putra daerah dalam pelulusan. Hal itu, kata dia, kontradiksi antara pernyataan dan kenyataan di lapangan.
“Saya juga pernah usulkan sekitar 160 orang putra daerah untuk diloloskan. Tapi, pada akhirnya tidak diloloskan juga,” ungkapnya.
Lebih anehnya lagi, tambah dia, ada peserta yang notabene putra daerah di Konkep memiliki urutan pertama dalam seleksi tidak diloloskan.
“Lucunya, dia tidak lolos. Sekarang, komitmen untuk meloloskan putra daerah itu tidak jelas,” tambahnya.
Mengenai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandy, Cecep mengaku harus tetap diikuti. Pasalnya, jelas dia, keputusan pemerintah pusat merupakan hal yang utama dan tidak boleh dilawan.
“Itu bupati kan birokrat juga. Kenapa harus melawan keputusan pemerintah pusat. Dan sudah nyata-nyata itu adalah perintah Menpan,” pungkasnya.

Sumber : Berita Kota Kendari

CPNS SALING TANTANG ADU KUNGFU DI RUANG RAPAT



KENDARI, BKK – Rapat dengar pendapat masalah nasib calon pegawai negeri sipil (CPNS) Konawe Kepulauan (Konkep) tahun 2014 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) berujung ricuh.
Puluhan CPNS dari dua kubu berbeda, yakni versi tes kompetensi dasar (TKD) dan versi tes kompetensi bidang (TKB) saling tantang adu kungfu di ruang rapat. Diketahui, yang memulai kericuhan dengan unjuk kejagoan datang dari Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Konkep Tayeb. Padahal, Tayeb sendiri tidak diundang dalam rapat tersebut.
Terlihat seperti mendukung hasil keputusan bupati dengan TKB-nya, Tayeb seketika naik pitam setelah mendengarkan pernyataan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sultra Aksah bahwa tidak mungkin pemerintah pusat mengakomodir CPNS sekaligus baik yang diloloskan versi TKB atau pun TKD.
Dengan wajah memerah, Tayeb langsung memukul meja dan mengajak peserta CPNS Konkep versi TKD untuk adu jotos.
“Kenapa lihat-lihat? Komau sengel kah?,” teriak Tayeb sambil memukul meja di ruang rapat, Senin (29/6).
Atas tawaran sengel dari Tayeb ini, Akbar salah satu perwakilan dari kubu TKD terpancing dan mengajak Tayeb satu lawan satu sehingga suasana menjadi gaduh. Belum sempat saling memberi bogeng mentah, polisi bertindak cepat mengamankan keduanya termasuk beberapa CPNS lainnya yang mulai naik darah.
Hearing tentang masalah CPNS Konkep sudah berlangsung panas sejak awal. Dari lantai dasar gedung DPRD, dua kubu sudah menunjukkan wajah mencurigakan satu sama lain. Rapat ini, sejatinya hanya menghadirkan Bupati Konkep Nur Sinapoy, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Ombudsmaan Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sultra, peserta dari CPNS hasil TKD dan Komisi I DPRD Sultra.
Hanya saja, mungkin informasi bocor sehingga peserta yang diloloskan dalam versi TKB ikut nimbrung dalam rapat tersebut.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Suwandi Andi dan didampingi sekretaris komisi A Bustam, memunculkan presepsi yang berbeda-beda dari peserta rapat.
Di hadapan forum, Bupati Konkep Nur Sinapoy mengaku, masalah ini harusnya diselesaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Karena, sekda tidak hadir maka dirinya selaku kepala daerah bisa menjelaskan masalah CPNS di Konkep.
Oleh Nur Sinapoy, keputusannya untuk tetap berpegang pada hasil TKB karena yang lolos berdasarkan hasil TKD atau versi panitia seleksi nasional (panselnas) hanya 22 persen putra daerah. Padahal, kata dia, perlu keberimbangan antara pendatang dan putra daerah dalam perekrutan CPNS.
“Kebanyakan yang lolos dari luar daerah. Harusnya, yang perlu diutamakan adalah putra daerah. Makanya, ada dilaksanakannya TKB ini,” kata Nur Sinapoy.
Namun, pernyataan Nur Sinapoy ditolak oleh CPNS dari hasil TKD. Oleh mereka, negara tidak pernah membatasi warganya untuk ikut seleksi CPNS di mana pun. Asalkan memenuhi syarat administrasi dan kemampuan intelegensi, bisa masuk menjadi PNS.
“Kenapa harus dibatasi. Ini negara Indonesia yang tidak bisa dibatasi warganya untuk mengabdi,” terang salah satu peserta.
Pernyataan peserta ini, ikut diamini oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra Aksah. Menurut Aksah, sejak awal hasil seleksi TKB diduga telah masalah dalam pelaksanaannya. Sehingga, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengeluarkan beberapa kali surat kepada Bupati Konkep mengenai masalah CPNS.
Terakhir, sebut Aksah, surat tersebut dikeluarkan pada 3 Juli 2015 dan memerintahkan kepada Bupati Konkep Nur Sinapoy untuk mengumumkan hasil CPNS berdasarkan TKD bukan TKB.
“Karena diduga telah terjadi kebocoran soal. Makanya, Menpan-RB mengeluarkan keputusan hasil seleksi diumumkan berdasarkan TKD,” beber Aksah.
Dewan selaku fasilitator dalam pertemuan ini, mengambil jalan tengah. Pimpinan rapat Suwandi Andi mengusulkan agar seluruh CPNS Konkep yang masuk dalam TKD maupun TKB diloloskan semuanya.
“Toh juga APBN yang digunakan. Kita tidak ingin rugikan siapa-siapa karena semua ini adalah anak bangsa. Bagusnya, diloloskan semuanya,” terang Suwandi.
Pernyataan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini ikut diamini oleh Kepala BKD Provinsi Sultra Nur Endang Abbas. Menurut dia, Gubernur Sultra Nur Alam sedang melakukan lobi ke Kemenpan-RB untuk mempertimbangkan masalah putra daerah dan bukan putra daerah dalam seleksi ini.
Masih kata Endang, gubernur juga akan membicarakan masalah CPNS Konkep ini apakah akan diumumkan oleh daerah atau menteri.
Mendapatkan penjelasan dari BKD dan DPRD, Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra Aksah mengelurkan pernyataan penutup. Bahwa, langkah gubernur turun langsung menengahi masalah CPNS Konkep ini sudah jauh dari kewenangannya.
Harusnya, kata Aksah, masalah ini diselesaikan oleh Bupati Konkep sendiri.
“Kenapa tidak sejak awal bupati menyelesaikan masalah ini. Kenapa dibiarkan berlarut-larut? Jangan harap gubernur bisa loloskan semua. Ini sama halnya kita menggantang asap,” kata Aksah.
Pernyataan Aksah ini, cukup tajam dan memancing kubu TKB naik darah dan mengancam akan membuat kekacauan di Konkep jika pemerintah pusat hanya mengakomodir hasil TKD atau panselnas.
Akhirnya, pertemuan ini antiklimaks dan tidak ada titik terang, kecuali menunggu upaya dari gubernur untuk melobi Menpan Yuddy Chrisnandy.

Sumber : Berita Kota Kendari

PULUHAN CPNSD KONAWE KEPULAUAN BERUNJUK RASA DI KANTOR OMBUDSMAN RI

                                    

 (puluhan Mahasiswa yang mepertanyakan laporan mereka ke ombudsman, serta menuntut Pj Bupati Konkep untuk segera mengumumkan hasil Seleksi CPNSD Konkep Tahun 2014)


ORI Kendari - Masih mengenai kisruh CPNSD Konkep yang juga belum menemui titik terang, puluhan Calon Pegawai Negeri Sipil Konawe Kepulauan berbondong-bondong mendatangi kantor ORI Sultra (15/03/15),untuk mempertanyakan tindak lanjut laporan mereka di kantor ORI SULTRA,  serta menyampaikan aspirasi mereka menuntut PJ Bupati Konawe Kepulauan (Nur Sinapoy) agar segera mengumumkan Hasil Seleksi CPNSD Konkep Tahun 2014, berdasarkan keputusan Menteri PANRB Nomor :  B/1927/M.PAN-RB/06/2015 tertanggal 03-juni-2015. yang menjelaskan bahwa hasil TKB ulang tidak berlaku dan segera mengumumkan kelulusan CPNS Tahun 2014 berdasarkan daftar/hasil TKD.

ORI Periksa Sekda Konut

KENDARI, BKK - Ombudsman REpublik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Utara (Konut) Aburaera menyangkut mutasi massal beberapa pejabat di daerah tersebut, Rabu (27/5).
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sultra Aksah mengaku, dari keterangan Sekda mutasi di Konut baik struktural maupun fungsional tidak dilakukan dengan sistem merit. Dalam memutasi pejabat, lanjut Aksah, Pemda Konut masih menggunakan pola lama.
"Hanya ada SK dari Bupati sebagai tim pemeriksa dan mereka membuat hasil resume pemeriksaan, pertimbangan dan kemudian melakukan mutasi," bebernya.
Menurut Aksah, cara seperti ini bertentangan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) nomor 13 tahun 2014.
Oleh Ombudsman, SK Bupati itu tentang pembentukan sim pemeriksa justru sebetulnya cacat yuridis. Karena, masih menggunakan dasar UU 32 tentang Pemda yang saat ini sudah dicabut digantikan dengan UU tahun 2014.
Selain itu, lanjut Aksah, Pemkab Konkep masih menggunakan UU nomor 8 tahun 74 tentang pokok kepegawaian junto UU 23 tahun 1999 tentang pokok kepegawaian untuk melakukan mutasi.
'Itu sudah kadaluarsa. Sudah dicabut dengan UU nomor 5 tahun 2015 tentang ASN, sehingga dinyatakan cacat yuridis dan prosesnya bertentangan dengan UU ASN," bebernya.
Meski begitu, Aksah mengaku, belum bisa mengambil kesimpulan terhadap keterangan Aburaera, Pihaknya, tambah Aksah masih akan memanggil Bupati Konut Aswad Sulaiman untuk dimintai keterangannya.
"Kita sudah mintai keterangan sekdanya. Nanti dalam waktu dekat kita akan panggil Bupati Konut," tuturnya.
Diberitakan, Aswad Sulaiman dilaporkan ke ORI Perwakilan Sultra karena diduga melanggar uu ASN telah melakukan mutasi massal tanpa prosedural.
Dugaan ini, disampaikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sulawesi Tenggara (Sultra) Aksah, selasa (5/5). Mantan wartawan ini mengaku, pihaknya mendapatkan laporan dari salah satu warga pada 24 April 2015 lalu.
Dari dokumnen yang disampaikan pelapor, beber Aksah, pihaknya menemukan kejanggalan dalam pengangkatabn pejabat struktural dan fungsional di lingkup Pemkab Konut.
Oleh Aksah, Aswad Sulaiman diduga telah melanggar UUASN nomor 5 tahun 2014 tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional dan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Sipili Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) nomor 13 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengankatan pejabat struktural.
"Mereka (Aswad, red) masih menggunakan sistem lama tapi itu sudah tidak berlaku lagi semenjak UU ASN mulai diterapkan," ungkap Aksah.
Aksah menguraikan, pengankatan pejabat struktural dan fungsional harus dilakukan dengan cara terbuka dan diseleksi berdasarkan kualifikasi serta kompetensinya.
"Jadi, pengangkatan itu bukan atas dasar suka tidak suka. Sesuai aturan baru, pemerintah harus terbuka dalam mengangkat pejabat. Menurut saya, ini merupakan sebuah pelanggaran," tegasnya.
Mengenai mutasi itu, Bupati Konut Aswad Sulaiman membantah kalau dirinya telah melanggar Undang-Undang (UU Aparatur Sipil Negara (ASN) pada aat melakukan mutasi massal beberapa waktu lalu.
Ditemui seusai menjalani fit and propertest 


KOMISI II DPR RI MENDUKUNG PENUH PENGUATAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA- Komisi II DPR RI mendukung penuh penguatan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Diharapkan dengan adanya revisi Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ini ORI mampu memberikan sanksi tidak hanya rekomendasi.
Anggota Komisi II DPR, Ammy Amalia Fatma Surya mengatakan Ombudsman RI harus bisa memberikan sanksi, tidak hanya rekomendasi. “Ombudsman RI harus dikuatkan menjadi eksekutorial. Percuma saja kalau Ombudsman hanya punya rekomendasi, tapi tidak bisa memberikan sanksi,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Ombudsman RI di Gedung DPR, Rabu (10/6).
Maka dari itu, dirinya mendukung penuh revisi UU Nomor 37 Tahun 2008 untuk lebih memperkuat wewenang Ombudsman RI. “Saya siap duduk bersama Ketua Ombudsman RI untuk membahas revisi Undang-undang untuk meningkatkan wewenang Ombudsman RI,” imbuh Ammy.
Di samping itu, Ammy juga mengusulkan perlunya Ombudsman RI menyiapkan struktural kelembagaan Ombudsman untuk membentuk kantor perwakilan di tingkat kota/kabupaten. Menurut dia, di tingkat kota/kabupaten banyak sekali terjadi maladministrasi, misalnya saja praktik pungli. “Kalau perwakilan Ombudsman bisa sampai tingkat kota/kabupaten masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan pengaduan terkait pelayanan publik. Ombudsman RI juga harus gencar melakukan sosialisasi terkait lembaga Ombudsman RI dan pelayanan publik,” kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan mengatakan Ombudsman RI bisa menguatkan posisi di bagian pencegahan. “Ombudsman RI tidak bisa memberikan sanksi tak ubahnya seperti ‘gigi susu’, tidak bisa menggigit. Untuk itu perlu adanya penguatan di bidang pencegahan,” ujar dia.
Untuk itu di tahun 2016 nanti, Arteria berharap Ombudsman RI bisa lebih masif di bidang pencegahan. Hal ini menurutnya untuk mewujudkan Nawacita ke 2 yang out put-nya adalah perbaikan kualitas pelayanan publik.
Menanggapi hal itu, Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana mengatakan pihaknya akan membentuk tim kecil. “Kami akan membentuk tim kecil untuk melihat bagian mana saja yang harus diperkuat,” ujar dia. Ia menambahkan pihaknya berterima kasih atas dukungan penuh yang diberikan oleh Komisi II DPR.
Rapat yang agenda utamanya membahas rancangan anggaran tahun 2016 ini dipimpin oleh Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, Rambe Kamarulzaman. “Bulan Agustus 2015 nanti akan kita bahas lebih dalam tentang penguatan kelembagaan Ombudsman RI,” kata dia.
Dalam rapat tersebut, Ombudsman RI memaparkan sejumlah program yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 sampai triwulan pertama 2015.
Dari paparan yang disampaikan Ombudsman RI tentang program tahun 2016, Komisi II DPR menyetujui Pagu Indikatif ORI Tahun 2016 sebesar Rp 146.332.581.000, yang akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam dua program yang akan dilaksanakan Ombudsman RI pada Tahun 2016, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Pengawasan Pelayanan Publik.
“Namun demikian untuk rincian alokasi anggaran berdasarkan program, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara lebih mendalam pada pembahasan Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Sementara) Tahun 2016 pada RDP yang akan datang,” imbuh Rambe.
Ia melanjutkan, terhadap usulan kebutuhan tambahan anggaran Ombudsman RI Tahun 2016 sebesar Rp152.667.419.000,-, Komisi II DPR RI meminta kepada Ombudsman RI untuk menyampaikan data yang lebih terperinci terkait pengalokasian bagi anggaran tambahan tersebut, untuk dibahas lebih lanjut dalam pembahasan Pagu Anggaran (Pagu Sementara) Tahun 2016 pada RDP yang akan datang. (Humas ORI)

Honorer K2 di Kendari Masih Bermasalah

Kendari,
Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) yang dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bulan lalu, masih menuai banyak masalah. pasalnya, ada beberapa daerah yang datanya bermasalah yang akan diferivikasi kembali oleh masing-masing daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sultra (ORI Sultra) Nazarudin, mengatakan, ada beberapa Daerah yang sampai sejauh ini masih mengalami maslah. Daerha yang di maksud adalah Kabupaten Buton Utara (BUTUR) KOnawe, Kolaka, Konsel dan Kota Kendari. terkait dengan itu, banyak tenaga Honorer K2 yang dinyatakan lolos pada bulan lalu harus menunggu hasil ferivikasi dari (BKD) masing-masing Daerah.

"ORI perwakilan Sultra sudah melakukan Investigasi di daerah tersebut untuk memperoleh kebenaran informasi yang telah di sampaikan oleh Masyarakat. Hasil Investigasi kami di lapangan, di temukan banyak tenaga Honorer K2 yang lolos K2 bulan lalu yang jarang masuk kantor. sementara, yang sering masuk kantor yang biasa dibilang sudah lama mengabdi, tapi tidak lulus" kata Nazarudin.

Ditambahkan, data tenaga Honorer K2 yang bermasalah, akan kami kirim ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional Makassar dan akan diteruskan kepada panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk segera di proses sesuai data yang sebenarnya.

"kejadian di kab Muna baru-baru ini terkait masalah K2, ORI sultra sendiri sudah melakukan Investigasi lapangan. hasil investigasi kami di lapangan, Pelapor tidak mau memberikan data hasil laporan mereka, pihaknya, tidak ketemu dengan kepala BKD Muna mengingat, Kepala BKD Muna bagian dari Sistim itu. sampai sejauh ini tenaga Honorer K2 yang lolos di Kab. Muna belum dikirim datanya di BKN pusat karena masih di ferivikasi kembali", lanjut Nazarudin.

sekedar di ketahui, pihak yang dinyatakan lulus dan meluluskan para CPNS bisa di kenakan pidana jika ditemukan pelanggaran administrasi dalam perekrutan CPNS karena hal itu di atur dalam Undang-undang. 

BKD temukan Sembilan peserta K2 tidak memenuhi syarat

Wangi-wangi, Kendari Sultra

selama proses verifikasi pemberkasan CPNS kategori2 (K2) berlangsung, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wakatobi menemukan peserta yang di anggap tidak memenuhi syarat untuk masuk di ajlur K2


Kepala BKD wakatobi, Rusdin SH saat di temui di ruangan kerjanya, selasa (3/6) mengatakan, sejak dari awal proses verifikasi berkas berlangsung, pihaknya telah menemukan sembilan peserta K2 yang tidak menyetor berkas dan tiga diantaranya mencukupi masa magangnya, yang seharusnya mereka magang sejak dari tahun 2005.

mereka yang tidak menyetor berkasnya, lanjut Rusdin, yaitu La Ode Muh. Said, Hasimudin, La Ode Dayani, Mayanti, Sariani dan Mardona, sedangkan yang tidak mencukupi masa magangnya  yaitu Ana Pancar Wati, Waode Maharani dan Sudarlin,

ketika ditanyai terkait SKPD mana saja para Honorer K2 itu magang, Rusdin tidak bisa menyebutkan semuanya karena data yang ia pegang hanya dua orang saja yaitu Mardona memakai SK camat Wangi-wangi dan Sudarmin yang memakai SK camat Binongko.

berkas yang pihaknya sudah kirim, kata Rusdin belum tentu sudah fainal akan terbit Nip-nya pihak BKD masi memberikan kesempatan untuk siapa yang merasa di rugikan supaya melaporkan nama-nama yang di anggap melakukan kecurangan.

tambahnya, pihaknya sudah bekerja maksimal tetapi perlu di di ketahui bahwa yang diterima berkasnya sudah ada SK pengangkatan dari Cmat, kepala UPTD, kepala Sekolah, kelurahan maupun dinas terkait tambahnya, terkait sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang tidak pernah magang dan tidak mencukupi masa magang selama proses ferivikasi berkas berlangsung, jika ada pengangkatan selanjutnya maka mereka tidak bisa diikut sertakan lagi.

"sembilan orang yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat ini tidak bisa diganti dengan orang lain, ini akan tetap kosong" tutupnya.

Ombudsman Sultra membuka posko pengaduan seleksi CPNS untuk daerah Sulawesi Tenggara

Ombudsman Sultra bekerja sama dengan KNPI dan Puspaham membuka posko pengaduan seleksi CPNS

Kendari-Ombudsman Sultra, KNPI, dan PuspaHam bekerja sama  membuka posko pengaduan seleksi CPNS untuk daerah Sulawesi Tenggara, hal ini bertujuan agar menghindari adanya pelanggaran dalam proses tahapan penerimaan CPNS.

Apabila Masyarakat Sultra menemukan atau sebagai korban dalam proses seleksi CPNS maka diharapakan kerjasamanya untuk segera melaporkan Kepada Ombudsman Sultra, KNPI Sultra, dan bisa bisa juga melalui PuspaHam, 

Bagi masyarakat yang ingin memberikan laporan berkaitan dengan proses penyeleksian CPNS, anda bisa bisa memberikan laporan dalam bentuk Via Telepon, Fax, dan Email, dan bisa juga datang langsung ke kantor Ombudsman Sultra.

untuk pengaduan Via SMS anda bisa mengirim pengaduannya melalui  No HP : 0852 4137 6644
Via Email : ombudsman.sultra@gmail.com/puspaham.sultra@gmail.com
Via TLP/Fax : ( 0401) 3126 578

Bupati Butur, Ridwan Zakariah Melanggar UU

KENDARINEWS.COM (Jakarta): Kemendagri agaknya sudah mulai kesal dengan sikap “bandel” Ridwan Zakariah. Bupati Buton Utara itu tetap saja tak mau mengindahkan teguran, peringatan bahkan perintah Kemendagri agar melaksanakan perintah UU soal penempatan ibukota daerah itu di Buton Utara. Teranyar, Kemendagri menyurati Gubernur Sultra agar segera memeriksa Bupati Butur itu lewat inspektorat, terkait sederet pelanggarannya.
Dalam surat bernomor 700/3784/SJ, tertanggal 19 Juli, gubernur diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada Ridwan Zakariah terkait pelanggarannya terhadap UU No. 14 Tahun 2007 Pasal 7 terkait kedudukan Ibukota Buton Utara. Bukan itu saja, di poin kedua surat itu, inspektorat juga diminta melakukan pemeriksaan keuangan daerah itu karena ada indikasi penyelewengan dengan modus, mal administrasi. Menggunakan dana APBD yang diproses pengeluarannya tidak di Buranga, tapi di Ereke.
   
Surat tertanggal 19 Juli itu merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus Itjen Kemendagri terhadap pelanggaran peraturan perundangan-undangan oleh Bupati Butur.     "Iya memang, Mendagri memerintahkan menyurat ke Gubernur, untuk memperoses pelanggaran terhadap UU yang telah tertera," ucap Restuardi Daud, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kemendagri, di ruang kerjanya, Senin (29/7).
   
Menurut Ardi, Mendagri Gamawan Fauzi kembali mengeluarkan surat setelah kementerian menurunkan tim di Butur untuk melakukan penyelidikan. Hasilnya, memang terjadi pelanggaran terkait penempatan Ibu Kota Kabupaten yang seharusnya di Buranga, namun dialihkan ketempat lain oleh Ridwan Zakariah. Kapuspenkum menegaskan, seharusnya sebagai seorang Bupati, bisa menjalankan aturan yang ada namun yang terjadi di Butur, beberapa kali teguran Mendagri tak pernah diindahkan.
   
"Ada prosesnya, jadi kenapa kita surati gubernur, agar diproses sesuai UU. Kalau sanksinya, kita tunggu saja bagaimana proses pemeriksaan di sana," ucapnya. Melalui surat itu, Mendagri tegas menyatakan, Ridwan Zakariah secara nyata melanggar UU No. 14 Tahun 2007 Pasal 7 terkait kedudukan Ibukota Buton Utara. Ardi mengatakan, jika telah dilakukan pemeriksaan, maka akan diketahui bagaimana langkah yang akan diambil oleh Bupati. "Kita tunggu saja, bagaimana hasil dari surat yang telah diberikan," paparnya.
   
Untuk diketahui, Butur terbentuk tanggal 27 Juli 2007 melalui Undang-undang No 14 tahun 2007, namun sampai saat ini penempatan Ibu Kota Kabupaten Buton Utara (Butur) terus saja menjadi Polemik. UU secara tegas menyatakan bahwa Ibu Kota Butur terletak di Buranga, namun pembangunan infrastutur pemerintahan daerah di Kecamatan Kulisusu Ereke. Kondisi tersebut sempat membuat konflik antara warga, yang menuding Bupati menunjukan keinginannya menjadikan Ereke sebagai Ibu Kota dengan membangun seluruh perkantoran di Ereke termasuk Kantor Bupati dan Gedung DPRD. Sikap Ridwan tersebut sontak membuat marah sebagian masyarakat Butur. Mereka menganggap Bupati telah melakukan pelanggaran terhadap UU.(cr1/KP)



Sumber : KENDARI NEWS

Status Lukman Abunawas Disoal

KENDARINEW.COM: Keputusan yang diambil Lukman Abunawas, keluar dari pengurus atau Ketua Partai Golkar setelah jabatan periode keduanya sebagai Bupati Konawe berakhir, kini baru dipersoalkan. Padahal, keputusan itu diambil sejak 2012 silam dan memutuskan kembali menjadi PNS dan kini telah dipercayakan menjadi kepala Diklat Sultra.
Pasca itu, mulai muncul aksi protes. Sejumlah kalangan menilai ada apa dan kenapa baru sekarang dipersoalkan. Salah satu yang mempertanyakan masalah ini adalah salah satu aktifis Sultra, Umar Bonte yang juga mantan ketua MPM Unhalu. Ia menilai, ada pihak yang ragu dengan posisi Lukman Abunawas yang dikenal memiliki basis massa di Kabupaten Konawe. Ini terutama, terkait dengan kepentingan di Pilcaleg 2014 mendatang.
   
Persoalan keluar dari partai, ini kasus yang lumrah dan bukan pertama kali terjadinya. Khususnya di internal Golkar Sultra, telah banyak kader dan pimpinan Partai ini mengundurkan diri. Tapi, tidak pernah dipersoalkan. Nah, kali ini Lukman mendapat kritikan karena alasan kembali menjadi seorang PNS. Padahal, ia telah terjun di dunia politik, telah menjadi seorang politisi partai dan menjadi bupati dua periode.
   
“Saat itu, kan banyak kader yang dipecat oleh ketua Golkar Sultra. Seperti Ketua DPD Golkar Konut, Abdul Wahid Gamula yang kembali jadi PNS dan diangkat jadi camat tapi tidak pernah dipermasalahkan. Kok Lukman keluar dan kembali menjadi PNS, malah diperdebatkan,” tegas Umar Bonte, saat menyambagi Kendari Pos, kemarin (26/7).
   
Dikatakan, Lukman kini telah menjadi kepala Badan Diklat Sultra setelah permohonan pengunduran diri Lukman sebagai PNS ditolak pemerintah. Itu berarti ia masih sangat dibutuhkan oleh negara untuk kembali mengabdikan diri. Bukan justru dipersoalkan. Umar Bonte menilai, sorotan yang muncul terhadap status kepegawaian Lukman Abunawas erat kaitannya dengan pertarungan para Caleg di Pemilu 2014 nanti.
   
Mungkin yang ditakutkan, jika Lukman telah mendekat pada kekuasaan dengan mendapat jabatan tertentu. Bisa jadi akan mendukung partai penguasa. Padahal, semua itu mungkin tidak akan terjadi karena terbukti Lukman bukan hanya keluar dari Golkar tetapi juga keluar dari kepengurusan di Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra.
   
Partai politik, kata Umar, tidak punya hak untuk mengekang Lukman sebagai PNS. Tapi, diakui meski sudah tidak menjabat tapi ada kaitannya dengan basis yang masih dimiliki mantan Bupati Konawe dua periode itu di masyarakat. Inilah yang diperebutkan, dimana muara dukungan itu. “Tidak ada untungnya mempersoalkan status Lukman. Beliau sudah tidak punya kekuasaan, kalau memang untuk kepentingan 2014 nanti. Disisi aturan kepegawaian, PNS juga dilarang untuk mendukung salah satu caleg. Itu jelas dan tidak perlu diperdebatkan,” aku Umar Bonte.(m1/KP)

Sumber :KENDARINEW.COM

 
Support : Copyright © 2011. OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SUlAWESI TENGGARA - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger