Bermukim di Daerah Terpencil, Pengaruhi Kesehatan Reproduksi Wanita Bajo

KENDARINEWS.COM : Wanita Bajo yang bermukim di Pulau Saponda, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tidak memiliki pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi wanita. Minimnya pemahaman tersebut juga tidak lepas dari minimnya pemahaman yang dimilikinya.

Salah seorang ibu rumah tangga, Tety (31) menuturkan, awalnya ia sama sekali tidak paham tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi seorang wanita. Bahkan kata dia, di daerahnya tak jarang anak remaja yang masih tergolong usia muda, namun sudah menikah. Demikian juga dengan wanita, sehingga tidak jarang ditemukan seorang ibu yang masih sangat muda.

Tety mengatakan pernikahan usia muda terjadi karena faktor pengaruh lingkungan dan parahnya tidak ada sosialisasi dari pihak pemerintah tentang usia produktif bagi seorang wanita. “Nikah dibawah umur sudah menjadi kebiasaan bagi orang di Saponda, biasanya umurnya 14 atau 15 tahun sudah lari lagi di rumah imam, jadi dinikahkan saja," katanya.

Pernikahan dibawah umur yang terjadi di Pulau Saponda tentu bertolak belakang dengan Undang-undang (UU) Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan hukum perkawinan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Selain itu, Tety mengungkapkan bahwa masih ada wanita bajo yang tetap melayani suaminya meskipun sedang datang bulan (Menstruasi,Red). "Saya pernah mendengar kalau ada diantara kami yang tetap melayani suaminya meskipun sedang datang bulan, saya tidak bisa menyebutkan namanya, tapi saya pernah dengar keluhannya," ungkap Tety.

Hal tersebut juga dibenarkan Siti Rani (40), warga yang bermukim di pulau tersebut.  Dia mengatakan, peran pemerintah yang selama ini diharapkan masyarakat khususnya pada bidang kesehatan, belum mendapat respon. Padahal, masyarakat sudah beberapa kali menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah setempat.

"Kami sudah sering mengeluh, terus terang saja perempuan yang tinggal di Saponda tidak paham tentang penggunaan KB, Kondom dan alat kontrasepsi lainnya. Kami tidak kenal yang seperti itu, setelah Aliansi Perempuan (Alpen) masuk ke sini dan mensosialisasikan tentang alat kontrasepsi baru kami tahu, kalau sebelumnya tidak ada yang pakai KB, makanya jumlah anak itu pasti banyak," katanya.

Alasan transportasi menjadi kendala utama yang sering dijadikan alasan oleh pemerintah sehingga tidak ke Saponda. "Alasannya selalu karena disini itu pulau jadi sulit untuk dijangkau, belum lagi kalau angin kencang, kita sudah capek mengeluh kepada pemerintah tetapi tidak pernah disahuti," tukasnya.

Menurut Rani, selama ini pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup serius pada bidang kesehatan, sehingga masyarakat justru lebih berharap kepada Alpen. "Tidak ingin berharap kepada pemerintah lagi, saya hanya berharap agar Alpen terus melakukan sosialisasi kepada kami yang bermukim di Saponda sehingga lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi," harapnya.

Kepala Desa Saponda, Abdul Aziz dan orang yang ditokohkan mengatakan, nikah pada usia muda yang terjadi di daerahnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat. "Anak-anak disini juga tidak bisa dilarang, nikah dibawah umur sudah menjadi kebiasaan karena pengaruh lingkungan, rata-rata mereka putus sekolah kemudian memilih untuk menikah, ya kami juga tidak mungkin melarang hal tersebut," ujarnya.

Terkait pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah, kata Aziz, hanya seorang bidan yang bertugas di Pulau Saponda yang kebetulan merupakan anaknya sendiri. "Memang selama ini pelayanan kesehatan tidak maksimal, yang bertugas sebagai bidan di sini kebetulan anak saya sendiri, awalnya ia akan ditempatkan di Pulau Wawonii, tetapi karena saya juga berusaha melobi sehingga bisa di tempatkan di Saponda," ungkapnya.

Cukup mencengangkan, pelayanan kesehatan yang didapatkan penduduk yang bermukim di Pulau Saponda agar berbeda dengan mereka yang bermukim di daratan. Sarana transportasi selalu menjadi alasan utama dari pihak pemerintah.

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Konawe, Budy Utomo juga mengakui bahwa selama ini pelayanan kesehatan yang diberikan di Saponda sedikit berbeda dengan daerah lainnya di Kabupaten Konawe. Hal tersebut karena keterbatasan tenaga medis yang dimiliki Dinkes, sehingga pihaknya tidak bisa berbuat banyak terkait hal tersebut.

Dengan alasan tersebut, bukan berarti pihak Dinkes bisa lepas tangan. Kesibukan di Kabupaten menurutnya juga menjadi salah satu alasan. Terkait nikah dibawah umur, pihaknya juga sudah berusaha untuk mensosialisasikannya, namun kembali lagi kepada masyarakat.

Menurutnya, pihaknya sudah berupaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa jika melakukan nikah dibawah umur, maka akan menjadi salah satu faktor tingginya angka kematian pada ibu dan bayi.

“Kalau itu sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat, kami juga tidak bisa melakukan apa-apa, penyadaran sudah sering kami lakukan, terkait penyakit yang diderita masyarakat sejauh ini kami belum menerima laporan karena kalau ada keluhan sakit kami langsung turun, “ujarnya.

Saling lempar tanggung jawab seolah-olah dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memiliki peran utama dalam memberikan pemahaman sekaligus penyadaran kepada masyarakat di Pulau Saponda yang sudah menjadikan nikah dibawah umur sebagai suatu tradisi.

Hal serupa juga diungkapkan Kepala BKKBN Kabupaten Konawe, Bernard Giat Silalahi. Dia mengatakan, sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, penggunaan KB dan sejenisnya telah diamanahkan kepada pihak kecamatan setempat yakni Kecamatan Soropia. Bahkan, setiap bulannya pihak BKKBN menerima laporan tentang kondisi kesehatan dari masing-masing kecamatan.

"Kami tidak turun per desa, melainkan sudah diberikan untuk setiap kecamatan, tiap bulan kami melakukan evaluasi terhadap kondisi kesehatan reproduksi, sejauh ini kondisi kesehatan di masing-masing wilayah masih aman-aman saja, prinsipnya kecamatanlah yang punya tanggung jawab," cetusnya.

Paparan yang diberikan Dinkes dan BKKBN, justru jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan salah satu LSM yang bernama Aliansi Perempuan (Alpen). LSM yang satu ini memang konsentrasi terhadap permasalahan yang dihadapi perempuan utamanya kesehatan reproduksi.

Ketua Alpen Sultra, Midha, membenarkan hal tersebut.  Midha mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Alpen Sultra, sebagian besar wanita bajo di Pulau Saponda memiliki keterbatasan pemahaman, sehingga tidak jarang ditemui wanita bajo yang menikah dibawah umur.

"Pemahaman yang kami maksudkan dalam hal ini karena wanita bajo tidak kuasa menolak hubungan dengan suaminya ketika sedang menstruasi, wanita bajo juga tidak paham dengan penggunaan alat kontrasepsi seperti KB dan Kondom untuk seks yang aman," katanya.

Ia juga mengakui bahwa peran pemerintah dalam memberikan pemahaman terkait kesehatan reproduksi terhadap wanita masih minim.

"Memang dilakukan sosialisasi tetapi sangat minim fasilitas, seperti buku kesehatan, ranjang periksa dan lain-lain, sehingga pemahaman yang diberikan pemerintah tidak mencakup banyak hal," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Alpen Sultra secara rutin sejak tahun 2010 terus melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap wanita bajo yang bermukim di Saponda. Meskipun belum semua wanita bajo paham, tetapi pihaknya terus berupaya agar pemahaman wanita bajo terus bisa bertambah.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Konawe yang mengetahui tentang hal tersebut justru terkejut. Pasalnya, selama ini dewan tidak pernah mendengar permasalahan yang dialami masyarakat di Pulau Saponda. Anggota Komisi III DPRD Konawe, Tahsan Tosepu mengatakan masyarakat di Pulau Saponda memang membutuhkan perhatian yang sangat serius. Meskipun tinggal di daerah terpencil, bukan berarti pemerintah harus “lepas tangan”.

"Saya sangat setuju jika pelayanan dibidang kesehatan di Pulau Saponda mendapatkan perhatian, bahkan diajukan untuk dimasukkan dalam UU, utamanya RUU KKG, kami sangat mendukung untuk hal tersebut," katanya.

Menurutnya, instansi terkait seperti Dinkes dan BKKBN harus saling berkoordinasi untuk menangani permasalahan yang terjadi di Pulau Saponda. Tujuannya yakni untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

"Jika tidak sesegera mungkin sosialisasi diberikan kepada masyarakat maka mereka akan terus berada dalam kebodohan, sebagai dewan saya tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi. Saya akan mengkomunikasikan hal ini kepada anggota dewan yang lain, kami akan segera turun dan melihat langsung, setelah itu akan kami perjuangkan, khususnya dalam pembahasan UU," kata Tahsan.

Pentingnya RUU KKG

Salah satu permasalahan yang akan dibahas DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) yakni dibidang kesehatan. Tujuan dari RUU KKG ini adalah mengakui dan menjamin hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, melindungi hak-hak perempuan dari bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak asasi dan memenuhi terlaksananya penikmatan hak asasi perempuan termasuk akses, kesempatan, proses, kontrol dan manfaat.

Jaminan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia salah satunya yakni pada bidang kesehatan. Beberapa yang menjadi dasar hukumnya yakni UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan UU No 39. Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia.

Kasus yang terjadi di Pulau Saponda tentu jelas mencerminkan ketidakadilan yang dirasakan oleh wanita bajo khususnya dibidang kesehatan. Dengan adanya RUU KKG kedepannya, tentu hak-hak wanita bajo untuk mendapatkan pelayanan pada bidang kesehatan bisa lebih diperhatian. (lina/***)


Sumber : KENDARINEWS.COM