Headlines News :
Home » » Pemkot masih pakai aturan lama

Pemkot masih pakai aturan lama

Written By TV ORI Sultra on Kamis, 17 Januari 2013 | 08.22.00

Kendari(Media Sultra) Kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara mensinyalir adanya potensi malaldministrasi dilingkup pemerintahan Kota Kendari. hal itu bisa terjadi melalui tindakan pengabaian kewajiban hukum sebagaimana sebagaimana dijelaskan dalam surat edaran Badan Kepegawaian Negara yang mengaturb tentang batas usia pensiun Pegawai Negri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan Struktural Eselon I dan II.
sinyalemen ini diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tenggara , Aksah, usai meminta keterangan Sekda Kota Kendari, Amarullah, di Kantor ORI, Menyususl adanyta laporan salah satu PNS Eselon II lingkup Pemkot Kota Kendari yang merasa dirugukan.
Menurut Aksah, berdasarkan surat edaran tersebut Pejabat Eselon I dan II sudah harus pensiun di usia 56 Tahun dan kalaupun diperpanjang hanya sampai 58 tahun .
 Dilingkup kota pemerintah kota kendari sendiri Aksah, pengaturan tentang masa pensiun PNS masih mengacu pada PP 32 tahun 1979, dimana masa pensiun PNS dapat diperpanjang bisa juga tidak. Padahal, aturan baru tentang masa pensiun PNS sudah lama diterbitkan BKN.
" kami telah melakukan pemanggilan Sekertaris Kota dan sejauh ini belum bisa disimpulkan hasilnya, hanya saja yang aneh sekot sendiri belum mendapatkan surat BKN yang baru. itu artinya, Pemkot selama ini belum merujuk pada aturan baru dan masih menggunakan aturan lama. kedepan, kami akan memanggil Badan Kepegawaian daerah (BKD) serta akan menghadirkan saksi ahli terkait masalah ini" jelas Aksah.
Sementara itu asisten Perwakilan ORI Sultra Muh. Suleman, menambahkan jika terjadi maladministrasi, pihaknya akan memberikan saran perbaikan kepada pemerintah Kota mengenai masalah itu demi terciptanya pemerintahan yang baik " ini perintah Undang_Undang dan wajib dilaksanakan, jika rekomendasi kami tidak di indahkan maka kami akan melaporkan kepada Presiden dan DPR RI" tandasnya.
Sekertaris kota Kendari, Amrullah, setelah usai memenuhi panggialn Ombudsman Sultra mengungkapakan jika langkah yang telah di lakukan Pemkot selama ini sudah sesuai dengan aturan perUndang-Undangan. "Kalau orang sudah pensiun kan berarti kan berhenti, kalau menurut saya itu sudah sesuai karena ada aturan yang kami pakai jelas mengacu pada UU No 32 Tahun 1979.
Share this post :
 
Support : Copyright © 2011. OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SUlAWESI TENGGARA - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger