CPNS SALING TANTANG ADU KUNGFU DI RUANG RAPAT

KENDARI, BKK – Rapat dengar pendapat masalah nasib calon pegawai negeri sipil (CPNS) Konawe Kepulauan (Konkep) tahun 2014 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) berujung ricuh.
Puluhan CPNS dari dua kubu berbeda, yakni versi tes kompetensi dasar (TKD) dan versi tes kompetensi bidang (TKB) saling tantang adu kungfu di ruang rapat. Diketahui, yang memulai kericuhan dengan unjuk kejagoan datang dari Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Konkep Tayeb. Padahal, Tayeb sendiri tidak diundang dalam rapat tersebut.
Terlihat seperti mendukung hasil keputusan bupati dengan TKB-nya, Tayeb seketika naik pitam setelah mendengarkan pernyataan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sultra Aksah bahwa tidak mungkin pemerintah pusat mengakomodir CPNS sekaligus baik yang diloloskan versi TKB atau pun TKD.
Dengan wajah memerah, Tayeb langsung memukul meja dan mengajak peserta CPNS Konkep versi TKD untuk adu jotos.
“Kenapa lihat-lihat? Komau sengel kah?,” teriak Tayeb sambil memukul meja di ruang rapat, Senin (29/6).
Atas tawaran sengel dari Tayeb ini, Akbar salah satu perwakilan dari kubu TKD terpancing dan mengajak Tayeb satu lawan satu sehingga suasana menjadi gaduh. Belum sempat saling memberi bogeng mentah, polisi bertindak cepat mengamankan keduanya termasuk beberapa CPNS lainnya yang mulai naik darah.
Hearing tentang masalah CPNS Konkep sudah berlangsung panas sejak awal. Dari lantai dasar gedung DPRD, dua kubu sudah menunjukkan wajah mencurigakan satu sama lain. Rapat ini, sejatinya hanya menghadirkan Bupati Konkep Nur Sinapoy, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Ombudsmaan Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sultra, peserta dari CPNS hasil TKD dan Komisi I DPRD Sultra.
Hanya saja, mungkin informasi bocor sehingga peserta yang diloloskan dalam versi TKB ikut nimbrung dalam rapat tersebut.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Suwandi Andi dan didampingi sekretaris komisi A Bustam, memunculkan presepsi yang berbeda-beda dari peserta rapat.
Di hadapan forum, Bupati Konkep Nur Sinapoy mengaku, masalah ini harusnya diselesaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Karena, sekda tidak hadir maka dirinya selaku kepala daerah bisa menjelaskan masalah CPNS di Konkep.
Oleh Nur Sinapoy, keputusannya untuk tetap berpegang pada hasil TKB karena yang lolos berdasarkan hasil TKD atau versi panitia seleksi nasional (panselnas) hanya 22 persen putra daerah. Padahal, kata dia, perlu keberimbangan antara pendatang dan putra daerah dalam perekrutan CPNS.
“Kebanyakan yang lolos dari luar daerah. Harusnya, yang perlu diutamakan adalah putra daerah. Makanya, ada dilaksanakannya TKB ini,” kata Nur Sinapoy.
Namun, pernyataan Nur Sinapoy ditolak oleh CPNS dari hasil TKD. Oleh mereka, negara tidak pernah membatasi warganya untuk ikut seleksi CPNS di mana pun. Asalkan memenuhi syarat administrasi dan kemampuan intelegensi, bisa masuk menjadi PNS.
“Kenapa harus dibatasi. Ini negara Indonesia yang tidak bisa dibatasi warganya untuk mengabdi,” terang salah satu peserta.
Pernyataan peserta ini, ikut diamini oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra Aksah. Menurut Aksah, sejak awal hasil seleksi TKB diduga telah masalah dalam pelaksanaannya. Sehingga, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengeluarkan beberapa kali surat kepada Bupati Konkep mengenai masalah CPNS.
Terakhir, sebut Aksah, surat tersebut dikeluarkan pada 3 Juli 2015 dan memerintahkan kepada Bupati Konkep Nur Sinapoy untuk mengumumkan hasil CPNS berdasarkan TKD bukan TKB.
“Karena diduga telah terjadi kebocoran soal. Makanya, Menpan-RB mengeluarkan keputusan hasil seleksi diumumkan berdasarkan TKD,” beber Aksah.
Dewan selaku fasilitator dalam pertemuan ini, mengambil jalan tengah. Pimpinan rapat Suwandi Andi mengusulkan agar seluruh CPNS Konkep yang masuk dalam TKD maupun TKB diloloskan semuanya.
“Toh juga APBN yang digunakan. Kita tidak ingin rugikan siapa-siapa karena semua ini adalah anak bangsa. Bagusnya, diloloskan semuanya,” terang Suwandi.
Pernyataan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini ikut diamini oleh Kepala BKD Provinsi Sultra Nur Endang Abbas. Menurut dia, Gubernur Sultra Nur Alam sedang melakukan lobi ke Kemenpan-RB untuk mempertimbangkan masalah putra daerah dan bukan putra daerah dalam seleksi ini.
Masih kata Endang, gubernur juga akan membicarakan masalah CPNS Konkep ini apakah akan diumumkan oleh daerah atau menteri.
Mendapatkan penjelasan dari BKD dan DPRD, Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra Aksah mengelurkan pernyataan penutup. Bahwa, langkah gubernur turun langsung menengahi masalah CPNS Konkep ini sudah jauh dari kewenangannya.
Harusnya, kata Aksah, masalah ini diselesaikan oleh Bupati Konkep sendiri.
“Kenapa tidak sejak awal bupati menyelesaikan masalah ini. Kenapa dibiarkan berlarut-larut? Jangan harap gubernur bisa loloskan semua. Ini sama halnya kita menggantang asap,” kata Aksah.
Pernyataan Aksah ini, cukup tajam dan memancing kubu TKB naik darah dan mengancam akan membuat kekacauan di Konkep jika pemerintah pusat hanya mengakomodir hasil TKD atau panselnas.
Akhirnya, pertemuan ini antiklimaks dan tidak ada titik terang, kecuali menunggu upaya dari gubernur untuk melobi Menpan Yuddy Chrisnandy.

Sumber : Berita Kota Kendari